Nasip BTC Setelah Di Larang di 12 Negara Termasuk Indonesia! Apakah Ini Akhir Masa ?? -->

Header Menu

Nasip BTC Setelah Di Larang di 12 Negara Termasuk Indonesia! Apakah Ini Akhir Masa ??

Minggu, 04 Juli 2021


 Cryptocurrency telah menjadi sangat populer dalam dekade terakhir dan telah memperoleh nilai besar karena kepercayaan pengguna yang menggunakannya setiap hari. Namun, ada negara yang melarang, menghukum, dan bahkan dituduh melawan suatu agama.


Sebagian besar pemerintah mengklaim bahwa uang digital ini tidak dikendalikan oleh entitas yang berwenang, tidak didukung oleh aset seperti emas dan bukan bagian dari mata uang lokal, menghindari pajak, cocok untuk pencucian uang dan kegiatan terlarang lainnya.


Kami akan memberi tahu Anda di bawah posisi negatif 12 negara di dunia terhadap cryptocurrency. Selain itu, kami memberi tahu Anda apa yang akan terjadi pada Anda jika Anda menggunakannya.


12 negara melawan cryptocurrency

Aljazair:

Pada tahun 2018, Hukum Keuangan Aljazair disetujui, yang melarang pembelian, penjualan, dan kepemilikannya.

Kegagalan untuk menghormati hukum ini menimbulkan hukuman hukum.

Bangladesh:

Sejak 2014, negara ini mengeluarkan perintah melalui bank sentralnya bahwa menggunakan mata uang ini membawa hukuman penjara 12 tahun.

Sejak itu, ia telah mengintensifkan tindakannya dan memulai penganiayaan terhadap pemegang jenis aset ini hingga hari ini.

Bolivia:

Negara ini tidak pernah mendukung jenis mata uang virtual ini dan mereka dilarang secara hukum pada tahun 2014.

Penggunaan Bitcoin dan cryptocurrency lainnya memicu denda atau penangkapan hingga saat ini.

Cina:

Pada 2017, Bank Rakyat China mulai melarang perdagangan internal mata uang ini.

Namun, ulasan Coin Telegraph, meskipun ada larangan, pengguna terus mempraktikkan perdagangan cryptocurrency lokal.

Ekuador :

Meskipun penggunaannya dilarang di dalam negeri, mereka masih dapat dibeli dan dijual di negara itu karena hukum tampaknya tidak ditegakkan secara ketat di Ekuador dibandingkan dengan negara lain.

Mesir:

Cryptocurrency dilarang di Mesir. Bahkan Dar al-Ifta Mesir, legislator Islam utama di Mesir, mengklasifikasikan mereka sebagai 'haram' (dilarang oleh hukum Islam).

Indonesia :

Pada tahun 2018, Bank Sentral Indonesia melarang penggunaan semua mata uang kripto.

Namun, setahun kemudian negara itu mengklasifikasikan Bitcoin sebagai komoditas, tetapi penggunaannya (secara paradoks) masih dilarang.

Maroko:

Negara ini melarang mereka pada tahun 2017, tak lama setelah perusahaan layanan digital besar Maroko, MTDS, mengungkapkan bahwa mereka akan mulai menerima pembayaran Bitcoin.

Mengirim dan menerima cryptocurrency apa pun di negara tersebut akan dikenakan denda.

Nepal :

Nepal menganggap perdagangan Bitcoin dan cryptocurrency lainnya ilegal.

Ada beberapa penangkapan pedagang Bitcoin pada tahun 2017, yang didenda dan dikirim ke penjara.

Pakistan :

Bank Negara Pakistan mengungkapkan pada April 2018 bahwa Bitcoin dan cryptocurrency lainnya dilarang di negara tersebut.

Bank Negara juga melarang organisasi dan institusi memfasilitasi transaksi yang melibatkan mata uang virtual.

Rusia :

Pada Februari 2020, Layanan Keamanan Federal Rusia (FSB) dan Bank Rusia mengumumkan bahwa pembayaran cryptocurrency akan dilarang secara nasional.

Undang-undang baru diharapkan akan disetujui antara Maret dan Mei 2020.

Qatar :

Sejak 6 Januari 2020, cryptocurrency telah dilarang beroperasi di wilayah negara itu atau 'dari sana'.

Perusahaan yang menyediakan layanan perdagangan cryptocurrency di Qatar akan menghadapi sanksi hukum.